Saat ini dunia tengah dilanda pandemi Corona yang berawal dari Wuhan lalu menyebar dengan secepatnya ke seluruh dunia tak terkecuali Indonesia.
Beberapa negara telah melaksanakan kebijakan lockdown alias karantina daerah di negara masing-masing guna menghalangi penyebaran virus yang masif.
Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri, apakah kita perlu karantina kawasan seperti negara tetangga misalnya Malaysia dan Filipina yang sudah apalagi dulu mengunci kota?. Data kasus posistif Corona di Indonesia terus berkembangterutama di Jakarta.
Pemerintah didesak segara melakukan langkah cepat supaya virus tidak cepat meluas salah satunya lockdown alias karantina tempat.
Karantina kawasan sepenuhnya ada pada kewenangan sentra dan hingga sekarang presiden belum mengarah akan mengeluarkan kebijakan tersebut. Lalu apa yang dikhawatirkan presiden terkait lockdown?.
Menurut aku, karantina daerah di negara lain berhasil alasannya adalah mereka sudah mantap secara ekonomi anggaran dan yang terpenting budaya teladan pikir masyarakatnya. Berikut ini efek lockdown yang mampu terjadi kalau dikerjakan di Jabodetabek yang mempunyai populasi lebih dari 20 juta jiwa.
Pertama dengan populasi sungguh tinggi di Jabodetabek, pastinya kalau karantina dijalankan maka pemerintah wajib menyuplai materi keperluan pangan ke setiap pintu rumah tanpa terkecuali.
Semua kebutuhan pokok masyarakat yaitu tanggung jawab pemerintah. Pertanyaannya apakah logistik kita telah siap kalau karantina dijalankan 2 ahad saja misalnya. Kemudian siapa nanti yang hendak mendistribusikan materi logistik ke rumah-rumah?.
Kedua, bila karantina tempat dilaksanakan maka perputaran ekonomi akan terhenti dan ini menimbulkan penduduk miskin yang tidak memiliki simpanan akan makin mencemaskan.
Negara maju boleh saja besar hati karena punya cadangan duit banyak dan mampu menawarkan insentif ke setiap masyarakatnya. Nah lain lagi ceritanya dengan Indonesia mas bro!.
Ketiga dari sisi budaya sosial, masyarakat kita itu tipikal yang masih sulit dikelola. Pastinya tetap akan ada banyak peristiwa mirip penjarahan, orang keluyuran dan yang lain jika opsi lockdown tetap dikerjakan. Itu suuzon saya menyaksikan aneka macam kasus yang terjadi sebelumnya.
Menteri keuangan Sri Mulyani pun menyatakan bahwa budget sudah siap untuk karantina daerah tetapi yang secara logistik yang masih belum siap. Selain itu di segi sosial juga mesti diantisipasi penyimpangan sosial yang akan terjadi lalu.
Itulah beberapa dampak yang saya yakin presiden sendiri bingung setengah mati jikalau melakukan kebijakan ini. Namun bahwasanya memang peran pemerintah menimbang-nimbang cara mengontrol logistik dengan sempurna selama lockdown. Pandemi virus seperti ini memang cara terbaik melawannya dengan karantina daerah.
Selama mobilitas manusia di Jabodetabek masih kencang maka virus akan semakin cepat menyebar. Jadi pemerintah mesti mempertimbangkan keamanan penduduk dalam menghadapi pandemi virus Corona ini.
Sudahlah lupakan dahulu investasi ekonomi, pemindahan ibukota yang ga terperinci masih ngawang-ngawang. Alokasi semua dana yang tersedia untuk keamanan rakyat dulu. Setelah itu beres silahkan mau ngapain lagi juga mampu.
Beberapa negara telah melaksanakan kebijakan lockdown alias karantina daerah di negara masing-masing guna menghalangi penyebaran virus yang masif.
Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri, apakah kita perlu karantina kawasan seperti negara tetangga misalnya Malaysia dan Filipina yang sudah apalagi dulu mengunci kota?. Data kasus posistif Corona di Indonesia terus berkembangterutama di Jakarta.
Pemerintah didesak segara melakukan langkah cepat supaya virus tidak cepat meluas salah satunya lockdown alias karantina tempat.
Karantina kawasan sepenuhnya ada pada kewenangan sentra dan hingga sekarang presiden belum mengarah akan mengeluarkan kebijakan tersebut. Lalu apa yang dikhawatirkan presiden terkait lockdown?.
 |
| Lockdown Jakarat sekarang juga! |
Pertama dengan populasi sungguh tinggi di Jabodetabek, pastinya kalau karantina dijalankan maka pemerintah wajib menyuplai materi keperluan pangan ke setiap pintu rumah tanpa terkecuali.
Semua kebutuhan pokok masyarakat yaitu tanggung jawab pemerintah. Pertanyaannya apakah logistik kita telah siap kalau karantina dijalankan 2 ahad saja misalnya. Kemudian siapa nanti yang hendak mendistribusikan materi logistik ke rumah-rumah?.
Kedua, bila karantina tempat dilaksanakan maka perputaran ekonomi akan terhenti dan ini menimbulkan penduduk miskin yang tidak memiliki simpanan akan makin mencemaskan.
Negara maju boleh saja besar hati karena punya cadangan duit banyak dan mampu menawarkan insentif ke setiap masyarakatnya. Nah lain lagi ceritanya dengan Indonesia mas bro!.
Ketiga dari sisi budaya sosial, masyarakat kita itu tipikal yang masih sulit dikelola. Pastinya tetap akan ada banyak peristiwa mirip penjarahan, orang keluyuran dan yang lain jika opsi lockdown tetap dikerjakan. Itu suuzon saya menyaksikan aneka macam kasus yang terjadi sebelumnya.
Menteri keuangan Sri Mulyani pun menyatakan bahwa budget sudah siap untuk karantina daerah tetapi yang secara logistik yang masih belum siap. Selain itu di segi sosial juga mesti diantisipasi penyimpangan sosial yang akan terjadi lalu.
Itulah beberapa dampak yang saya yakin presiden sendiri bingung setengah mati jikalau melakukan kebijakan ini. Namun bahwasanya memang peran pemerintah menimbang-nimbang cara mengontrol logistik dengan sempurna selama lockdown. Pandemi virus seperti ini memang cara terbaik melawannya dengan karantina daerah.
Selama mobilitas manusia di Jabodetabek masih kencang maka virus akan semakin cepat menyebar. Jadi pemerintah mesti mempertimbangkan keamanan penduduk dalam menghadapi pandemi virus Corona ini.
Sudahlah lupakan dahulu investasi ekonomi, pemindahan ibukota yang ga terperinci masih ngawang-ngawang. Alokasi semua dana yang tersedia untuk keamanan rakyat dulu. Setelah itu beres silahkan mau ngapain lagi juga mampu.