Inilah kronologi berakhirnya kekuasaan Jepang yang singkat tetapi kejam di Indonesia. Menjelang tahun 1945, posisi Jepang dalam Perang Pasifik mulai terjepit.
Jenderal Mac. Arthur, Panglima Komando Pertahanan Pasifik Barat Daya yang terpukul di Filipina mulai melancarkan pukulan balasan dengan siasat “loncat kataknya”.
Satu per satu pulau-pulau antara Australia dan Jepang mampu direbut kembali. Pada bulan April 1944 Sekutu sudah mendarat di Irian Barat. Kedudukan Jepang pun makin terjepit.
Keeadaan makin mendesak dikala pada bulan Juli 1944 Pulau Saipan pada gugusan Kepulauan Mariana jatuh ke tangan Sekutu. Bagi Sekutu pulau tersebut sangat penting alasannya jarak Saipan - Tokyo mampu dicapai oleh pesawat pengebom B 29 USA.
Hal itu menimbulkan kegoncangan dalam penduduk Jepang. Situasi Jepang pun kian jelek. Akibat aspek-faktor yang tidak menguntungkan tersebut, menimbulkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso.
Agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik, maka pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Thoiso mengumumkan akad tunjangan kemerdekaan kepada Indonesia di lalu hari. Janji ini diketahui selaku komitmen kemerdekaan Indonesia.
Sebagai realisasi dari kesepakatan kemerdekaan yang diucapkan oleh Koiso, maka pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Thumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945 menginformasikan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-perjuangan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Coosakai).
Tugas BPUPKI yakni untuk mempelajari dan memeriksa hal-hal yang penting yang berafiliasi dengan aneka macam hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.
BPUPKI mempunyai anggota sebanyak 67 orang bangsa Indonesia ditambah 7 orang dari kalangan Jepang. BPUPKI diketuai oleh dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dan dibantu oleh dua orang ketua muda yakni R.P. Suroso dan Ichibangse dari Jepang.
Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta (sekarang gedung Departemen Luar Negeri).
Selama periode berdirinya, BPUPKI menyelenggarakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama berjalan antara 29 Mei - 1 Juni 1945 membicarakan rumusan dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 - 16 Juli 1945 membahas batang badan Undang-Undang Dasar negara Indonesia merdeka.
Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan gantinya dibuat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai) dengan ketua Ir. Soekarno.
Sementara itu kondisi Jepang kian terdesak sehabis dua kota utama di bom oleh Sekutu. Tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dijatuhi bom atom dengan melenyapkan 130 ribu jiwa.
Selanjutnya di tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom kembali yang pada kesudahannya tanggal 14 Agustus 1945 Jepang mengalah tanpa syarat kepada sekutu. Inilah yang dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan NKRI. Sumber: BSE IPS Gambar: disini
Jenderal Mac. Arthur, Panglima Komando Pertahanan Pasifik Barat Daya yang terpukul di Filipina mulai melancarkan pukulan balasan dengan siasat “loncat kataknya”.
Satu per satu pulau-pulau antara Australia dan Jepang mampu direbut kembali. Pada bulan April 1944 Sekutu sudah mendarat di Irian Barat. Kedudukan Jepang pun makin terjepit.
Keeadaan makin mendesak dikala pada bulan Juli 1944 Pulau Saipan pada gugusan Kepulauan Mariana jatuh ke tangan Sekutu. Bagi Sekutu pulau tersebut sangat penting alasannya jarak Saipan - Tokyo mampu dicapai oleh pesawat pengebom B 29 USA.
Hal itu menimbulkan kegoncangan dalam penduduk Jepang. Situasi Jepang pun kian jelek. Akibat aspek-faktor yang tidak menguntungkan tersebut, menimbulkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso.
Agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik, maka pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Thoiso mengumumkan akad tunjangan kemerdekaan kepada Indonesia di lalu hari. Janji ini diketahui selaku komitmen kemerdekaan Indonesia.
Sebagai realisasi dari kesepakatan kemerdekaan yang diucapkan oleh Koiso, maka pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Thumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945 menginformasikan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-perjuangan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Coosakai).
Tugas BPUPKI yakni untuk mempelajari dan memeriksa hal-hal yang penting yang berafiliasi dengan aneka macam hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.
 |
| Kota Hiroshima pasca bom nuklir |
Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta (sekarang gedung Departemen Luar Negeri).
Selama periode berdirinya, BPUPKI menyelenggarakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama berjalan antara 29 Mei - 1 Juni 1945 membicarakan rumusan dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 - 16 Juli 1945 membahas batang badan Undang-Undang Dasar negara Indonesia merdeka.
Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan gantinya dibuat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai) dengan ketua Ir. Soekarno.
Sementara itu kondisi Jepang kian terdesak sehabis dua kota utama di bom oleh Sekutu. Tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dijatuhi bom atom dengan melenyapkan 130 ribu jiwa.
Selanjutnya di tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom kembali yang pada kesudahannya tanggal 14 Agustus 1945 Jepang mengalah tanpa syarat kepada sekutu. Inilah yang dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan NKRI. Sumber: BSE IPS Gambar: disini