Halo gan, gimana nih udah tau kan kabar ada kapal bahari Vietnam yang menabrak kapal perang RI di bahari Natuna gres-gres ini.
Aduh, gimana nih kurun negara kita dikadalin gitu sih di perairan sendiri. Lalu kita harus gimana?. Apa kita tenggelamin aja bila kata Bu Susi?.
Tentang gak usah jauh-jauh dulu alasannya kita akan mencar ilmu tentang berbagai macam urusan administrasi laut Indonesia yang kompleks.
Tata kelola sumber daya kelautan di Indonesia hingga saat ini masih memiliki banyak masalah.
Sebagai Negara laut tentu saja pemerintah harus berupaya meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan yang ada di Indonesia semoga bisa memperlihatkan pinjaman konkret bagi kesejahteraan rakyat.
Isu strategis dan masalah biasa yang menjadi kendala utama dalam merealisasikan acara perikanan yang berkesinambungan di Indonesia antara lain: 1) pengelolaan perikanan (fisheries management); 2) penegakan aturan (law enforcement); dan 3) pelaku perjuangan perikanan.
a. Pengelolaan Perikanan (Fisheries Management)
Lemahnya metode pengelolaan perikanan ialah gosip strategis dan dilema lazim yang ada pada manajemen perikanan di Indonesia. Indikasinya terlihat dari tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia.
Contohnya untuk perikanan tangkap, banyak perairan maritim di daerah barat dan tengah Indonesia sudah memberikan tanda-tanda padat tangkap (overfishing). Sementara itu di kawasan timur Indonesia, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan belum optimal atau masih underfishing.
Dampak dari fenomena tersebut adalah adanya over exploitation di daerah tangkapan tertentu. Nelayan biasanya menjadi miskin sebab sulit menerima ikan hasil tangkapan.
Selain itu kontradiksi antar nelayan juga sungguh riskan terjadi. Di segi lain tempat yang masih belum optimal tangkapan ikannya dibiarkan begitu saja dan banyak dimasuki oleh kapal nelayan illegal dari Negara lain.
b. Penegakan Hukum (Law Enforcement)
Kondisi penegakan aturan untuk sektor perikanan di Indonesia masih relatif belum terlalu besar lengan berkuasa baik dari segi kuantitas maupun mutu. Hal ini menimbulkan kerugian Negara baik dari sisi ekonomi dan lingkungan, juga berefek pada penegakan kedaulatan wilayah Negara sehingga rakyat Indonesia menjadi tidak berdaulat di negaranya sendiri. Contoh positif ialah masih maraknya nelayan asing yang mencuri di perairan Indonesia dengan bebas.
c. Pelaku Usaha Perikanan
Isu strategis yang lain yaitu pelaku usaha perikanan yang sebagian besar belum mempunyai pengetahuan yang cukup handal ihwal perjuangan perikanan yang berkesinambungan dan juga belum memiliki skala usaha yang patut.
Akibatnya tidak sedikit pelaku perjuangan perikanan yang melaksanakan praktik perjuangan perikanan yang tidak berkelanjutan bahkan beberapa masih ada yang memakai alat tangkap atau materi yang berbahaya bagi kelangsungan sumber daya ikan, lingkungan dan manusianya.
Terlebih lagi ditambah dengan skala usaha ekonomi mereka yang belum patut, sehingga para pelaku usaha perikanan tersebut lebih cenderung untuk mengejar-ngejar kuantitas buatan semata tanpa memperhatikan daya dukung ekosistemnya.
Aduh, gimana nih kurun negara kita dikadalin gitu sih di perairan sendiri. Lalu kita harus gimana?. Apa kita tenggelamin aja bila kata Bu Susi?.
Tentang gak usah jauh-jauh dulu alasannya kita akan mencar ilmu tentang berbagai macam urusan administrasi laut Indonesia yang kompleks.
Tata kelola sumber daya kelautan di Indonesia hingga saat ini masih memiliki banyak masalah.
Sebagai Negara laut tentu saja pemerintah harus berupaya meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan yang ada di Indonesia semoga bisa memperlihatkan pinjaman konkret bagi kesejahteraan rakyat.
Isu strategis dan masalah biasa yang menjadi kendala utama dalam merealisasikan acara perikanan yang berkesinambungan di Indonesia antara lain: 1) pengelolaan perikanan (fisheries management); 2) penegakan aturan (law enforcement); dan 3) pelaku perjuangan perikanan.
a. Pengelolaan Perikanan (Fisheries Management)
Lemahnya metode pengelolaan perikanan ialah gosip strategis dan dilema lazim yang ada pada manajemen perikanan di Indonesia. Indikasinya terlihat dari tidak meratanya tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Indonesia.
Contohnya untuk perikanan tangkap, banyak perairan maritim di daerah barat dan tengah Indonesia sudah memberikan tanda-tanda padat tangkap (overfishing). Sementara itu di kawasan timur Indonesia, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan belum optimal atau masih underfishing.
Dampak dari fenomena tersebut adalah adanya over exploitation di daerah tangkapan tertentu. Nelayan biasanya menjadi miskin sebab sulit menerima ikan hasil tangkapan.
Selain itu kontradiksi antar nelayan juga sungguh riskan terjadi. Di segi lain tempat yang masih belum optimal tangkapan ikannya dibiarkan begitu saja dan banyak dimasuki oleh kapal nelayan illegal dari Negara lain.
 |
| Peledakan kapal pencuri ikan di Indonesia |
Kondisi penegakan aturan untuk sektor perikanan di Indonesia masih relatif belum terlalu besar lengan berkuasa baik dari segi kuantitas maupun mutu. Hal ini menimbulkan kerugian Negara baik dari sisi ekonomi dan lingkungan, juga berefek pada penegakan kedaulatan wilayah Negara sehingga rakyat Indonesia menjadi tidak berdaulat di negaranya sendiri. Contoh positif ialah masih maraknya nelayan asing yang mencuri di perairan Indonesia dengan bebas.
c. Pelaku Usaha Perikanan
Isu strategis yang lain yaitu pelaku usaha perikanan yang sebagian besar belum mempunyai pengetahuan yang cukup handal ihwal perjuangan perikanan yang berkesinambungan dan juga belum memiliki skala usaha yang patut.
Akibatnya tidak sedikit pelaku perjuangan perikanan yang melaksanakan praktik perjuangan perikanan yang tidak berkelanjutan bahkan beberapa masih ada yang memakai alat tangkap atau materi yang berbahaya bagi kelangsungan sumber daya ikan, lingkungan dan manusianya.
Terlebih lagi ditambah dengan skala usaha ekonomi mereka yang belum patut, sehingga para pelaku usaha perikanan tersebut lebih cenderung untuk mengejar-ngejar kuantitas buatan semata tanpa memperhatikan daya dukung ekosistemnya.