Kebijakan tata cara tanam paksa Belanda sungguh merugikan rakyat pribumi Indonesia. Pemerintah kolonial berupaya memeras rakyat untuk kepentingna mereka.
Selama ratusan tahun rakyat diperlakukan mirip hewan sementara itu pembangunan di aneka macam aspek kehidupan sungguh menguntungkan Belanda. Berangkat dari hal tersebut maka tercetuslah ilham Politik Etis.
1. Latar Belakang
a. Pelaksanaan metode tanam paksa yang mendatangkan laba berlimpah bagi Belanda, namun menjadikan penderitaan rakyat Indonesia.
b. Eksploitasi kepada tanah dan penduduk Indonesia dengan metode ekonomi liberal tidak mengubah nasib jelek rakyat pribumi.
c. Upaya Belanda untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan dikerjakan dengan cara pengutamaan dan penindasan kepada rakyat.
d. Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri (Kaum Etisi) mirip Van Kol, Van Deventer, Brooschooft, De Waal, Baron van Hoevell, Van den Berg, Van De Dem dan lain-lain.
Tokoh tersebut memperjuangkan biar pemerintah Belanda berbagi kesejahteraan moril dan materiil kaum pribumi, menerapkan desentralisasi dan efisiensi. Perjuangan mereka kemudian diketahui selaku Politik Etis.
2. Pelaksanaan Politik etis
Pada masa 1900 -1925 banyak pertumbuhan dan pergeseran dicapai. Bangunan-bangunan besar didirikan, semua itu merupakan keharusan dalam perkembangan yang tidak dapat dielakkan. Perubahan-pergeseran tersebut sebagai berikut :
a. Desentralisasi Pemerintahan
Sebelum tahun 1900 pemerintahan di Indonesia dikerjakan secara sentralisasi. Sejak tahun 1854 dikeluarkan peraturan yang memberikan hak kepada badan legislatif untuk memantau jalannya pemerintahan Hindia-Belanda.
b. Irigasi
Sarana yang sungguh vital bagi pertanian yakni fasilitas irigasi (pengairan). Pada tahun 1885 pemerintah telah membangun secara besar-besaran bangunan irigasi di Brantas dan Demak seluas 96.000 bacin. Pada tahun 1908 berkembang menjadi 173.000 bau.
c. Emigrasi (Transmigrasi)
Dalam kurun ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, berhubung dengan perluasan tanaman tebu.
d. Edukasi
Pemerintah kolonial Belanda membentuk dua macam sekolah untuk rakyat pribumi, yakni Sekolah kelas I (angka satu) untuk anak-anak pegawai negeri dan orang berkedudukan. Dan sekolah kelas II (angka dua) untuk terhadap belum remaja pribumi pada umumnya.
3. Kegagalan Politik Etis Dan Politik Asosiasi
Kegagalan pelaksanaan politik Etis tersebut nampak dalam :
1. Sejak pelaksanaan sistem ekonomi liberal Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi tetap rendah.
2. Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang mendapatkan laba dan kedudukan yang bagus dalam penduduk kolonial, adalah kelompok pegawai negeri.
3. Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya digunakan selaku alat saja, sehingga dominasi bangsa Belanda tetap sangat besar.
Selama ratusan tahun rakyat diperlakukan mirip hewan sementara itu pembangunan di aneka macam aspek kehidupan sungguh menguntungkan Belanda. Berangkat dari hal tersebut maka tercetuslah ilham Politik Etis.
 |
| Sisa jalur kereta api peninggalan Belanda di Pangandaran |
a. Pelaksanaan metode tanam paksa yang mendatangkan laba berlimpah bagi Belanda, namun menjadikan penderitaan rakyat Indonesia.
b. Eksploitasi kepada tanah dan penduduk Indonesia dengan metode ekonomi liberal tidak mengubah nasib jelek rakyat pribumi.
c. Upaya Belanda untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan dikerjakan dengan cara pengutamaan dan penindasan kepada rakyat.
d. Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri (Kaum Etisi) mirip Van Kol, Van Deventer, Brooschooft, De Waal, Baron van Hoevell, Van den Berg, Van De Dem dan lain-lain.
Tokoh tersebut memperjuangkan biar pemerintah Belanda berbagi kesejahteraan moril dan materiil kaum pribumi, menerapkan desentralisasi dan efisiensi. Perjuangan mereka kemudian diketahui selaku Politik Etis.
2. Pelaksanaan Politik etis
Pada masa 1900 -1925 banyak pertumbuhan dan pergeseran dicapai. Bangunan-bangunan besar didirikan, semua itu merupakan keharusan dalam perkembangan yang tidak dapat dielakkan. Perubahan-pergeseran tersebut sebagai berikut :
a. Desentralisasi Pemerintahan
Sebelum tahun 1900 pemerintahan di Indonesia dikerjakan secara sentralisasi. Sejak tahun 1854 dikeluarkan peraturan yang memberikan hak kepada badan legislatif untuk memantau jalannya pemerintahan Hindia-Belanda.
b. Irigasi
Sarana yang sungguh vital bagi pertanian yakni fasilitas irigasi (pengairan). Pada tahun 1885 pemerintah telah membangun secara besar-besaran bangunan irigasi di Brantas dan Demak seluas 96.000 bacin. Pada tahun 1908 berkembang menjadi 173.000 bau.
c. Emigrasi (Transmigrasi)
Dalam kurun ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, berhubung dengan perluasan tanaman tebu.
d. Edukasi
Pemerintah kolonial Belanda membentuk dua macam sekolah untuk rakyat pribumi, yakni Sekolah kelas I (angka satu) untuk anak-anak pegawai negeri dan orang berkedudukan. Dan sekolah kelas II (angka dua) untuk terhadap belum remaja pribumi pada umumnya.
3. Kegagalan Politik Etis Dan Politik Asosiasi
Kegagalan pelaksanaan politik Etis tersebut nampak dalam :
1. Sejak pelaksanaan sistem ekonomi liberal Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi tetap rendah.
2. Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang mendapatkan laba dan kedudukan yang bagus dalam penduduk kolonial, adalah kelompok pegawai negeri.
3. Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya digunakan selaku alat saja, sehingga dominasi bangsa Belanda tetap sangat besar.