Berkembangnya partai politik di Indonesia telah dimulai sejak masa kolonialisme Belanda selaku sebuah manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Setelah itu partai politik di Indonesia meningkat lewat banyak sekali abad.
Pola kepartaian pada kala kolonialisme menawarkan keanekaragaman. Ada yang bermaksud sosial mirip Budi Utomo dan Muhammadiyah.
Ada yang menganut asas politik berdasarkan agama seperti Masyumi, Partai Sarikat Islam Indonesia, Partai Nasrani dan Partai Nasrani Indonesia. Ada juga partai-partai yang berasaskan ideologi mirip Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia.
Pada era Jepang, acara partai politik tidak diperbolehkan dan cuma kelompok Islam yang boleh membentuk Masyumi.
Sejak kemerdekan Republik Indonesia hingga ketika ini terdapat aneka macam perkembangan partai politik di Indonesia ialah:
1. Masa Demokrasi Liberal (1945-1959) Pada era ini ditandai dengan kelonggaran untuk mendirikan parpol. Peranan parpol sangat dominan dalam menentukan arah tujuan negara melalui badan perwakilan Masa ini diakhiri dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959.
2. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) Pada kurun ini ditandai dengan adanya kompetisi dua kubu ialah Soekarno yang disokong partai berideologi nasionalis dengan PKI yang disokong Tentara Nasional Indonesia AD dan partai beraliran sosialis. Saat itu parpol punya posisi tawar yang lemah sehingga kurang memperlihatkan aset mempunyai arti dalam percaturan politik Indonesia. Periode ini diakhiri dengan pemberontakan G 30 S/PKI 30 September 1965.
3. Masa Orde Baru (1966-1998) Masa ini yaitu rezim Soeharto yang melakukan pembenahan dalam metode politik antara lain jumlah parpol dikurangi hanya 3 yakni: 1. Partai Persatuan Pembangunan dengan ideologi Islam. 2. Golongan Karya dengan ideologi kekaryaan dan keadilan sosial. 3. Partai Demokrasi Indonesia dengan asas dmokrasi, nasional dan keadilan.
Kedudukan parpol dalam hal ini lemah karena adanya kendali penguasa alias presiden.
4. Masa Reformasi (1998-kini) Masa reformasi dimulai sejak jatuhnya rezim Soeharto di tahun 1998 dalam bencana Trisakti. Reformasi membawa pergantian dalam sistem politik. Kedudukan parpol juga berubah, sebab diberikan potensi untuk hidup kembali dan mengikuti pemilu pertama sesudah orde baru adalah pada 1999.
Selain itu lembaga parlemen juga beranggotakan partai politik yang dipilih pribadi oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden juga dipilih pribadi oleh rakyat sejak 2004.
Gambar: disini
Pola kepartaian pada kala kolonialisme menawarkan keanekaragaman. Ada yang bermaksud sosial mirip Budi Utomo dan Muhammadiyah.
Ada yang menganut asas politik berdasarkan agama seperti Masyumi, Partai Sarikat Islam Indonesia, Partai Nasrani dan Partai Nasrani Indonesia. Ada juga partai-partai yang berasaskan ideologi mirip Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia.
Pada era Jepang, acara partai politik tidak diperbolehkan dan cuma kelompok Islam yang boleh membentuk Masyumi.
Parpol di era reformasi |
1. Masa Demokrasi Liberal (1945-1959) Pada era ini ditandai dengan kelonggaran untuk mendirikan parpol. Peranan parpol sangat dominan dalam menentukan arah tujuan negara melalui badan perwakilan Masa ini diakhiri dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959.
2. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) Pada kurun ini ditandai dengan adanya kompetisi dua kubu ialah Soekarno yang disokong partai berideologi nasionalis dengan PKI yang disokong Tentara Nasional Indonesia AD dan partai beraliran sosialis. Saat itu parpol punya posisi tawar yang lemah sehingga kurang memperlihatkan aset mempunyai arti dalam percaturan politik Indonesia. Periode ini diakhiri dengan pemberontakan G 30 S/PKI 30 September 1965.
3. Masa Orde Baru (1966-1998) Masa ini yaitu rezim Soeharto yang melakukan pembenahan dalam metode politik antara lain jumlah parpol dikurangi hanya 3 yakni: 1. Partai Persatuan Pembangunan dengan ideologi Islam. 2. Golongan Karya dengan ideologi kekaryaan dan keadilan sosial. 3. Partai Demokrasi Indonesia dengan asas dmokrasi, nasional dan keadilan.
Kedudukan parpol dalam hal ini lemah karena adanya kendali penguasa alias presiden.
4. Masa Reformasi (1998-kini) Masa reformasi dimulai sejak jatuhnya rezim Soeharto di tahun 1998 dalam bencana Trisakti. Reformasi membawa pergantian dalam sistem politik. Kedudukan parpol juga berubah, sebab diberikan potensi untuk hidup kembali dan mengikuti pemilu pertama sesudah orde baru adalah pada 1999.
Selain itu lembaga parlemen juga beranggotakan partai politik yang dipilih pribadi oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden juga dipilih pribadi oleh rakyat sejak 2004.
Gambar: disini