Indonesia merupakan salah satu negara yang berusaha untuk membangun sistem politk demokrasi sejak kemerdekaannya di tahun 1945. Sudah setidaknya 3 rezim yakni Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi terjadi di Indonesia.
Sejak permulaan kemerdekaan, para pendiri negara dan bangsa ini telah setuju merumuskan Pancasila sebagai dasar negara sehingga sila-sila Pancasila yang tercantum di dalamnya ialah nilai-nilai dasar yang sepatutnya melandasi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
1. Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959) Negara Indonesia yaitu salah satu negara merdeka yang lahir setelah Perang Dunia II. Meski sebagai negara muda, Indonesia sudah punya perangkat-perangkat kenegaraan yang mencukupi.
Saat itu kita telah punya UUD 45 selaku konstitusi negara, Pancasila selaku dasar negara, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, Bahasa Indonesia selaku bahasa persatuan, Bendera merah putih selaku bendera nasional dan presiden-wakil presiden Soekarno-Hatta.
Perangkat ini kemudian dilengkapi pula dengan adanya Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 29 Agustus 1945.
Semula fungsi KNIP yakni selaku pembantu presiden, berikutnya lalu beralih menjadi badan legislatif/MPR. Perjalanan berikutnya, pemerintah mengeluarkan peraturan perihal pembentukan partai politik.
Sebagai realisasinya pada November 1945 kabinet presidensial yang dipimpin presiden diganti oleh kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri ialah Sultan Syahrir.
Dengan demikian kabinet presidensial berlaku Agustus-November 1945 sementara kabinet parlementer dari November 1945-Desember 1948. Pasca aksi militer Belanda II 19 Desember 1945, negara Indonesia terpecah belah dan gampang diadu domba dengan dibentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS) yang menerapkan sistem demokrasi liberal.
Kedaulatan rakyat diserahkan terhadap sistem multipartai sehingga muncul banyak partai di penduduk . Dampaknya bunyi rakyat terpecah-pecah ke dalam banyak partai degan efek negatif adanya sikap politik saing menjatuhkan antar partai yang satu dengan yang lain.
Hal itu sangat mungkin alasannya adalah pada masa itu tidak ada satu pun partai besar yang punya suara lebih dari 50% sehingga umur kabinet era demokrasi liberal tidak panjang. Gambar: disini
Peristiwa jatuh bangunnya kabinet bisa dilihat dalam data berikut ini: 1. Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951) Merupakan kabinet pertama yang memerintah pada kala demokrasi liberal. Natsir berasal dari Masyumi. 2. Kabinet Soekirman-Soewiryo (27 April 1951-3 April 1952) Kabinet ini dipimpin oleh Soekirman-Soekiryo dan merupakan kabinet koalisi Masyumi-PNI. 3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953) Kabinet ini merintis sistem zaken kabinet bahwa kabinet dibentuk terdir dari para ahli di bidangnya masing-masing. 4. Kabinet Ali Satrowijoyo (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) Merupakan kabinet terakhir sebelum penyeleksian biasa , kabinet ini disokong oleh PNI-NU sedangkan Masyumi menjadi oposisi. 5. Kabinet Burhanudin Hararap dari Masyumi (12 Agustus 1955-3 Maret 1959) 6. Kabinet Ali II (20 Maret 1955 -14 Maret 1957), kabinet koalisi PNI, Masyumi dan NU. 7. Kabinet Juanda (9 April 1957 ialah zaken kabinet.
Pada kala kabinet Ali Sastroamijoyo telah ditawarkan pelaksanaan pemilu II pada 29 September 1955. Namun justru kabnet tersebut menyerahkan mandatnya terhadap presiden lalu dilanjutkan oleh kabinet Burhanudin Hararap.
Pada periode kabinet inilah pemilu 1955 dilaksanakan yang dinilai para kalangan selaku pemilu terbesih di Indonesia.
Jatuh bangunnya kabinet di era ini terus berlanjut sampai tahun 1959. Terjadi kesemrawutan di golongan konstituante yang balasannya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.
Sejak permulaan kemerdekaan, para pendiri negara dan bangsa ini telah setuju merumuskan Pancasila sebagai dasar negara sehingga sila-sila Pancasila yang tercantum di dalamnya ialah nilai-nilai dasar yang sepatutnya melandasi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
1. Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959) Negara Indonesia yaitu salah satu negara merdeka yang lahir setelah Perang Dunia II. Meski sebagai negara muda, Indonesia sudah punya perangkat-perangkat kenegaraan yang mencukupi.
Saat itu kita telah punya UUD 45 selaku konstitusi negara, Pancasila selaku dasar negara, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, Bahasa Indonesia selaku bahasa persatuan, Bendera merah putih selaku bendera nasional dan presiden-wakil presiden Soekarno-Hatta.
Perangkat ini kemudian dilengkapi pula dengan adanya Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 29 Agustus 1945.
Semula fungsi KNIP yakni selaku pembantu presiden, berikutnya lalu beralih menjadi badan legislatif/MPR. Perjalanan berikutnya, pemerintah mengeluarkan peraturan perihal pembentukan partai politik.
Sebagai realisasinya pada November 1945 kabinet presidensial yang dipimpin presiden diganti oleh kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri ialah Sultan Syahrir.
Dengan demikian kabinet presidensial berlaku Agustus-November 1945 sementara kabinet parlementer dari November 1945-Desember 1948. Pasca aksi militer Belanda II 19 Desember 1945, negara Indonesia terpecah belah dan gampang diadu domba dengan dibentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS) yang menerapkan sistem demokrasi liberal.
Kedaulatan rakyat diserahkan terhadap sistem multipartai sehingga muncul banyak partai di penduduk . Dampaknya bunyi rakyat terpecah-pecah ke dalam banyak partai degan efek negatif adanya sikap politik saing menjatuhkan antar partai yang satu dengan yang lain.
Hal itu sangat mungkin alasannya adalah pada masa itu tidak ada satu pun partai besar yang punya suara lebih dari 50% sehingga umur kabinet era demokrasi liberal tidak panjang. Gambar: disini
 |
| Suasana Pemilu 1955 |
Pada kala kabinet Ali Sastroamijoyo telah ditawarkan pelaksanaan pemilu II pada 29 September 1955. Namun justru kabnet tersebut menyerahkan mandatnya terhadap presiden lalu dilanjutkan oleh kabinet Burhanudin Hararap.
Pada periode kabinet inilah pemilu 1955 dilaksanakan yang dinilai para kalangan selaku pemilu terbesih di Indonesia.
Jatuh bangunnya kabinet di era ini terus berlanjut sampai tahun 1959. Terjadi kesemrawutan di golongan konstituante yang balasannya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.