Pemerintahan sebuah negara atua tempat dihentikan tertutup dalam kerangaka demokrasi. Rakyat berhak mengetahui jalannya pemerintahan dan mengendalikan kebijakannya.
Suatu pemerintahan atau kekuasaan dikatakan transparan atau terbuka bila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat keleluasaan pedoman info dalam banyak sekali proses kelembagaan sehingga gampang diakses oleh mereka yang membutuhkannya.
Kekuasaan atau pemerintahaan harus dimonitoring atau dievaluasi agar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal.
Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat condong akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter atau diktator. Baca juga: Definisi politik menurut hebat
Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidka transparan disebabkan banyak hal disamping aspek politik yang bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil tugas terhadap kebijakan publik yang dibentuk pemerintah.
Selain itu sifat feodal, oportunis, aji mumpung juga berperan dalam terjadinya pemerintahan yang tidak transparan.
Secara umum beberapa faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan ialah selaku berikut: 1. Pengaruh Kekuasaan - Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan tindakan menghalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politiknya. - Peralihan kekuasaan sering mengakibatkan pertentangan, pertumpahan darah, dendam antara golongan di penduduk . - Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi, sehingga rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya. - Pemerintahan yang sentralistik sehingga muncul kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sering menimbulkan pertentangan vertikal, adalah adanya seruan memisahkan diri dari negara atau separatisme. - Penyalahgunaan kekuasaan karena lemahnya fungsi pengawasan internal dan oleh lembaga perwakilan rakyat serta terbatasnya saluran masyarakat dan media massa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dijalankan.
2. Moralitas - Terabaikannya nilai-nilai agama dan kearifan setempat bangsa selaku sumber budbahasa sehingga dikemudian hari melahirkan langkah-langkah tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM.
3. Sosial Ekonomi - Sering terjadinya kontradiksi sosial selaku konsekuensi pluralisme yang tidak diatur dengan baik. - Perilaku ekonomi yang penuhkorupsi, kolusi, nepotisme serta berpihak pada golongan pengusaha ajaib/besar.
4. Politik dan Hukum - Sistem politik yang sewenang-wenang sehingga para pemimpinnya tidak bisa lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan penduduk . - Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak berlawanan dengan prinsip keadilan termasuk duduk perkara hak warga negara di mata hukum.
Baca juga: Mengatasi kipas laptop panas alasannya adalah virus
Suatu pemerintahan atau kekuasaan dikatakan transparan atau terbuka bila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat keleluasaan pedoman info dalam banyak sekali proses kelembagaan sehingga gampang diakses oleh mereka yang membutuhkannya.
Kekuasaan atau pemerintahaan harus dimonitoring atau dievaluasi agar masyarakat tahu asal muasal kebijakan berasal.
Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat condong akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter atau diktator. Baca juga: Definisi politik menurut hebat
Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidka transparan disebabkan banyak hal disamping aspek politik yang bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil tugas terhadap kebijakan publik yang dibentuk pemerintah.
Selain itu sifat feodal, oportunis, aji mumpung juga berperan dalam terjadinya pemerintahan yang tidak transparan.
 |
| Korupsi musuh rakyat |
2. Moralitas - Terabaikannya nilai-nilai agama dan kearifan setempat bangsa selaku sumber budbahasa sehingga dikemudian hari melahirkan langkah-langkah tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM.
3. Sosial Ekonomi - Sering terjadinya kontradiksi sosial selaku konsekuensi pluralisme yang tidak diatur dengan baik. - Perilaku ekonomi yang penuhkorupsi, kolusi, nepotisme serta berpihak pada golongan pengusaha ajaib/besar.
4. Politik dan Hukum - Sistem politik yang sewenang-wenang sehingga para pemimpinnya tidak bisa lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan penduduk . - Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak berlawanan dengan prinsip keadilan termasuk duduk perkara hak warga negara di mata hukum.
Baca juga: Mengatasi kipas laptop panas alasannya adalah virus